| No | Kata | Arti |
|---|---|---|
| 1 | M | huruf yang menempati urutan ketigabelas |
| 2 | ma | Mahkamah Agung, sebuah lembaga tinggi negara (yudikatif) yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengawasan tertinggi pada perbuatan pengadilan |
| 3 | maharaja | raja yang besar dan agung |
| 4 | mahatma | berjiwa besar |
| 5 | majelis | dewan atau rapat yang mengemban tugas tertentu mengenai kelembagaan/kenegaraan |
| 6 | makar | perbuatan untuk menjatuhkan peme-rintahan yang sah |
| 7 | maklumat | pemberitahuan atau pengumuman |
| 8 | maklumat pemerintah | suatu pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah |
| 9 | maklumat presiden | pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden |
| 10 | makzul | raja yang meletakkan jabatan atau turun tahta |
| 11 | mandat | perintah atau tugas dari atasan untuk melakukan kewenangan tertentu |
| 12 | mandataris | orang yang diberi mandat/kekuasaan. Presiden merupakan mandataris rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat |
| 13 | mangkat | meninggalnya seorang raja atau orang yang dimuliakan. Raja Yordania telah mangkat dan digantikan oleh putranya |
| 14 | manifesto | pernyataan umum dari tokoh politik mengenai maksud, tujuan dan cara perjuangan politik |
| 15 | manipol | Manifesto politik, sebuah pidato dari presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang akhirnya dijadikan sebagai GBHN berdasarkan ketetapan MPRS |
| 16 | manipulasi | 1. upaya untuk mempengaruhi perilaku seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak sadar bahwa tingkah lakunya untuk mematuhi keinginan pemegang kekuasaan 2. memalsukan data/ informasi secara tidak benar untuk kepentingan pribadi atau kelompok |
| 17 | mantan | bekas atau pernah jadi. Mantan Presiden berarti bekas Presiden, contohnya B.J. Habibie merupakan mantan Presiden RI yang ke-3. Gusdur adalah mantan Presiden RI ke-4 |
| 18 | mantri | para pejabat istana tingkat tinggi dari kalangan militer, sipil dan pejabat kehakiman yang status dan perannya sebagai abdi raja pada zaman dulu |
| 19 | manunggal | menjadi satu, tunggal melebur menjadi satu dan tidak terpisahkan. ABRI atau TNI manunggal dengan rakyat artinya TNI dengan rakyat menjadi satu |
| 20 | manuver politik | tindakan atau gerakan politik yang dilakukan untuk mencapai maksud politik tertentu |
| 21 | mara | Majelis Amanat Rakyat, sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional, terdiri dari kalangan menengah terdidik yang plural dan heterogen berasal dari kelompok Sosialis, Katholik, Kristen, Islam, aktivis LSM dan kelompok lain yang dipimpin oleh Amin Rais |
| 22 | marhaenisme | ajaran perjuangan politik untuk membela kepentingan rakyat miskin atau kaum kecil. Diambil dari nama petani kecil bernama marhaen, dikemukakan oleh Bung Karno sebagai ketua PNI dengan asasnya sosinasionalisme, gotong royong dan sosio-demokrasi |
| 23 | marinir | angkatan laut RI |
| 24 | markas | tempat kedudukan tentara, kepanduan atau laskar. Mabes (markas besar) TNI, Markas Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jama'ah |
| 25 | marsekal | Jenderal besar. Dipakai sebagai jabatan tertinggi dalam TNI Angkatan Udara |
| 26 | marsose | prajurit polisi atau polisi militer |
| 27 | masa reses | masa di mana DPR dan DPD melakukan kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan rapat dan sidang kelembagaan atau masa istirahat dari persidangan DPR. Biasanya digunakan oleh anggota DPR untuk mendatangi kon-stituennya, menyerap aspirasi dan berkomunikasi dengan rakyat |
| 28 | massa | orang banyak, yang tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan, kebalikan dari elite (pemimpin) |
| 29 | masyarakat madani | kata madani berasal dari bahasa Arab madaniyah atau tamaddun yang artinya beradab atau peradaban. Masyarakat madani berarti sebuah tatanan masyarakat yang berperadaban, men-junjung tinggi hukum, saling menghormati dan menghargai hak-hak sipil. Masyarakat ini pernah terwujudkan ketika masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan piagam madinahnya yang monumental |
| 30 | mata-mata | orang yang pekerjaannya memata-matai atau mengintai orang lain seperti musuh atau pihak lawan |
| 31 | mayoritas | jumlah yang paling banyak. Umat Islam di Indonesia merupakan kelompok mayoritas dalam kuantitas tapi masih minoritas dari segi kualitas |
| 32 | mediator | penengah atau pihak ketiga yang membantu menyelesaikan masalah. Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud berhasil menjadi mediator dalam konflik pengurus PBR versi Zainuddin MZ dan PBR versi Zainal Ma'arif |
| 33 | melembagakan | mewujudkan keadaan yang teratur dan dapat diperkirakan melalui organisasi atau menjadikan suatu proses yang asalnya tidak formal menjadi formal dengan jalan meng-identifikasikanya dengan hirarki personil yang mantap |
| 34 | memorandum | nota atau surat peringatan. Memorandum biasanya disampaikan oleh DPR terhadap presiden. DPR akhirnya memberikan memorandum pertama kepada Presiden Abdurahman Wahid karena dinilai tidak serius untuk mengungkap kasus Buloggate |
| 35 | menteri | 1. pembesar negeri yang tinggi pangkatnya sebagai pembantu raja pada zaman lampau 2. anggota kabinet sebagai pembantu Presiden yang mengepalai suatu departemen dan menjalankan tugas sesuai departemennya dalam suatu pemerintahan |
| 36 | menteri Koordinator | Menteri negara pembantu Presiden dengan tugas mengkoordinasikan pe-nyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Menko berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin SBY terdapat tiga Menteri Koordinator yaitu Menko Polhukam, Menko Pere-konomian dan Menko Kesra |
| 37 | menteri Muda | menteri negara pembantu Presiden yang diper-bantukan kepada menteri negara lainnya, baik yang memimpin departemen tertentu maupun tidak. Contohnya Menteri muda keuangan, Menteri muda pertanian |
| 38 | menteri Negara | menteri yang tidak memimpin departemen tetapi membantu Presiden dengan tugas pokok menangani bidang kegiatan pemerintahan negara Contohnya Menteri Sekretaris Negara /Sekretaris Kabinet |
| 39 | merdeka | bebas dari penjajahan atau belenggu apapun, dan tidak terikat pada pihak lain. Negara merdeka berarti negara yang tidak dijajah dan berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun |
| 40 | milisi | kewajiban bagi warga Negara untuk menjadi prajurit ketika dibutuhkan oleh Negara |
| 41 | militan | bersemangat, penuh gairah dan berani. Kader militan berarti kader yang rela berkorban, penuh semangat dan berani dalam memperjuangkan tujuan yang ingin dicapainya. Bapak Ir. Tifatul Sembiring, Presiden PKS sedang memompa para kadernya agar menjadi militan |
| 42 | militer | Tentara Angkatan Bersenjata |
| 43 | militerisme | suatu paham yang menempatkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan atau Negara dikuasai dan dijalankan oleh kekuatan militer |
| 44 | minoritas | kelompok masyarakat yang memiliki jumlah/anggota yang sedikit. Etnis China di Indonesia termasuk kelompok masyarakat minoritas, akan tetapi mereka mampu menguasai kehidupan perekonomian |
| 45 | misi | utusan |
| 46 | misionaris | orang yang dikirim ke suatu daerah atau tempat untuk menyebarkan agama Kristen |
| 47 | mobilisasi | pengerahan rakyat untuk menjadi tentara dalam meng-hadapi suatu pertikaian atau peperangan |
| 48 | mobilisasi umum | pengerahan tenaga rakyat secara besar-besaran. Salah satu isi Trikora yang dicetuskan oleh presiden Soekarno dalam rangka merebut Irian Barat ke pangkuan pertiwi adalah adanya mobilisasi umum |
| 49 | moderat | pertengahan dan tidak keras. Suatu sikap mengambil jalan tengah untuk menghindari kekerasan atau tindakan ekstrem |
| 50 | monarki | suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya diperoleh secara turun temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh Negara yang menganut bentuk monarki adalah kerajaan Inggris, Belanda, Brunei Darussalam dan Muangthai |
| 51 | monarki absolut | pemerintahan negara dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak atau tidak terbatas. Contohnya raja Louis XIV di perancis yang memerintah secara sewenang-wenang |
| 52 | monarki konstitusional | pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi |
| 53 | monoloyalitas | kesetiaan tunggal yang diberikan kepada seseorang, partai atau negara. Pada zaman orde baru, seluruh pegawai negeri harus memiliki sikap monoloyalitas kepada pemerintah melalui organisasi KORPRI |
| 54 | monopoli | hak penguasaan tunggal |
| 55 | mosi | keputusan rapat yang menyatakan pendapat atau sikap politik |
| 56 | mosi tidak percaya | keputusan rapat DPR untuk menyatakan tidak percaya atas pe-merintahan atau ke-pemimpinan karena adanya pelanggaran atau kebijakan pemerintah atau pemimpin yang dianggap menyimpang. Pasca sidang paripurna yang membahas interpelasi anggota DPR kepada Presiden tentang busung lapar dan polio, sebagian anggota DPR berencana melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR yang membuat surat undangan kepada presiden secara tidak fair |
| 57 | mufakat | semua orang yang hadir atau peserta memberikan persetujuan |
| 58 | mujahidin | orang atau sekelompok orang yang berperang untuk membela agama, terdapat dalam agama Islam. Mereka berani mengorbankan semua yang dimiliki termasuk nyawa sekalipun demi kejayaan Islam dan kaum Muslimin |
| 59 | mukadimah | pendahuluan atau pembukaan. Mukadimah UUD berarti pembukaan UUD |
| 60 | muktamar | forum tertinggi partai/organisasi atau musyawarah besar suatu partai/organisasi untuk meminta pertanggung jawaban pengurus, merencanakan program lima tahun kedepan dan sekaligus memilih pimpinan partai/ organisasi atau kepe-ngurusan yang baru. Dalam muktamar PPP yang akan berlangsung pada tahun 2007, Dr. Hamzah Haz menegaskan tidak akan mencalonkan diri dan perlunya regenerasi di tubuh partai |
| 61 | Murba | partai yang asasnya anti fascisme, anti imperialisme dan anti kapitalisme. Memiliki tujuan memperkuat dan mempertahankan tegaknya kemerdekaan RI menuju masyarakat sosialis |
| 62 | musyawarah | perundingan. 1. kegiatan untuk membahas masalah untuk mencari solusi. Contohnya musyawarah warga 2. pertemuan atau per-sidangan untuk mem-bahas agenda yang telah ditetapkan, diikuti anggota organisasi atau partai yang bersangkutan. Misalnya Munas Partai Golkar, Munas KAHMI |
| 63 | Mesir | negara arab yang terletak di utara benua Afrika yang memiliki terusan Suez dan terkenal dengan raja Fir'aun yang berkuasa secara diktator dan sewenang-wenang |
| 64 | militerisasi | suatu upaya untuk menciptakan keadaan menyerupai militer. Militerisasi dalam kegiatan Menwa (resimen mahasiswa) terlihat ketika sedang pendidikan dan pelatihan yang mengajarkan disiplin dan kemampuan bersenjata |
| 65 | mahkamah internasional | organ atau alat pengadilan PBB yang berkedudukan di Belanda, bertugas untuk mengadili pe-langgaran yang bersifat internasional seperti kejahatan perang, genocide |
| 66 | mahmilub | Mahkamah Militer Luar Biasa, suatu mahkamah untuk mengadili perkara yang mengancam keselamatan bangsa dan negara yang dilakukan oleh oknum militer |
| 67 | malari | Malapetaka 15 Januari, sebuah peristiwa gelombang demonstrasi mahasiswa yang berubah jadi huru-hara untuk menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka pada tahun 1974 di Jakarta. Tokoh terkenal aksi Malari adalah Hariman Siregar |
| 68 | munas | Musyawarah Nasional, musyawarah tertinggi suatu partai atau organisasi untuk meminta pertanggung jawaban pengurus, merencanakan dan sekaligus memilih pimpinan atau kepengurusan yang baru. Munas Partai Golkar diwarnai persaingan Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla untuk menduduki kursi Ketua Umum Golkar |
| 69 | muspida | Musyawarah Pimpinan Daerah, suatu musyawarah yang diikuti oleh para pimpinan daerah kabupaten atau kotamadya |
| 70 | mass media | media massa sebagai alat komunikasi bagi masyarakat banyak |
| 71 | miai | Majelis Islam Ala Indonesia, merupakan gabungan dari ormas Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Al Irsyad, Persis, PUI, Al Wasliyah, Al Islam dan Parmusi |
| 72 | mbalelo | sikap penentangan terhadap kebijakan atasan atau menyebrang untuk meningggalkan dan berkhianat. Mardidjo sebagai Ketua DPW PDIP Jateng mbalelo terhadap[ kebijakan DPP PDIP yang melarang dirinya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur |
| 73 | MNLF | Moro National Liberation Front, sebuah organisasi gerakan nasional Islam di Philipina yang memperjuangkan tegaknya Islam dalam kehidupan bernegara, dipimpin oleh Nur Missouari |
| 74 | MPR | Majelis Permus-yawaratan Rakyat, sebuah lembaga tinggi Negara yang beranggotakan anggota DPR dan DPD, dipimpin oleh satu orang ketua dan tiga wakil ketua. Dalam sejarahnya MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945, sekarang ini MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara, melainkan hanya lembaga tinggi negara. Ber-dasarkan amandemen UUD 1945 MPR memiliki fungsi diantaranya 1. mengubah dan menetapkan UUD 2. melantik presiden dan wakil presiden ber-dasarkan hasil pemilu langsung dalam sidang umum MPR 3. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesem-patan untuk menyam-paikan penjelasan dalam sidang paripurna 4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, bila Presiden mangkat, berhenti, diber-hentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban 5. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden bila terjadi kekososngan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya enam puluh hari 6. memilih Presiden dan Wakil Presiden bila keduanya berhenti secara bersama dalam masa jabatannya |
| 75 | Mabda siyashi | titik tolak politik |
| 76 | Machiavelli | pakar politik yang menulis buku II Principe (sang pangeran) mengajarkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya seorang raja tidak perlu menghiraukan kesusilaan dan norma. Raja boleh berbuat licik, curang bahkan menghalalkan segala cara agar raja ditakuti oleh rakyatnya, dan membuat rakyat menjadi lemah |
| 77 | Machiavellian | orang atau kelompok yang meng-halalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sebagian tokoh yang termasuk Machiavelian diantaranya Adolf Hitler di Jerman, Bennito Musolini (Italia), Idi Amin, Shah Reza Pahlevi (Iran), Joseph Stalin (Rusia) |
| 78 | Macht Staat | negara yang berdasarkan kekuasaan |
| 79 | Macht Vertoon | menunjukkan kekuasaan |
| 80 | Magna Charta | piagam besar, suatu piagam perjanjian antara bangsawan dan raja Inggris yang isinya raja mengakui dan menjamin beberapa hak rakyat |
| 81 | Maha putera | gelar resmi dari negara kepada seseorang yang mengabdi atau berjasa pada negara |
| 82 | Mahatma Gandi | seorang pemimpin India yang disegani, dia berjuang melawan penjajahan Inggris dengan ajaran perjuangannya yang terkenal seperti swadesi |
| 83 | Mahkamah konstitusi | lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna me-negakkan hukum dan keadilan, beranggotakan 9 orang hakim konstitusi. Lembaga ini merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD 1945 bertugas untuk; 1) Melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 2) menyelesaikan seng-keta antar lembaga tinggi negara 3) membubarkan partai politik 4) menyelesaikan per-sengketaan hasil pemilu yang terpilih sebagai Ketua MK pertama sejak didirikan yaitu Prof. Dr. H. Djimly As-Siddiqi, SH |
| 84 | Mainstream politik | arus politik yang dominan atau aliran politik yang besar dan menentukan. Pada pemilu 1999, PDIP menjadi mainstream politik, padahal sebelumnya termasuk partai gurem |
| 85 | Majapahit | kerajaan besar di Jawa yang berhasil menguasai wilayah nusantara |
| 86 | Majelis syuro partai | lembaga yang terdapat dalam struktur partai yang berfungsi sebagai sarana musyawarah partai dan memberi nasehat. Biasanya terdiri dari para sesepuh partai, tokoh, ulama/kyai, dan cendekiawan |
| 87 | Majelis umum | badan permusyawaratan yang berada di PBB, terdiri dari semua negara yang menjadi anggota PBB. Masing-masing anggota memiliki hak satu suara |
| 88 | Maklumat Wapres No. X | pengumuman yang dikeluarkan oleh wakil presiden pada 16 Oktober 1945 yang isinya perubahan fungsi KNIP. Awalnya KNIP berfungsi sebagai lembaga yang membantu Presiden, kemudian berubah menjadi lembaga yang berwenang untuk menyusun undang-undang bersama Presiden dan menetapkan GBHN |
| 89 | Maklumat pemerintah 14 November 1945 | sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengubah dari yang asalnya menganut sistem kabinet presindensil menjadi kabinet parlementer |
| 90 | Mancla-mencle | sikap politik yang tidak konsisten atau mudah berubah. Amin Rais dinilai sebagai politisi yang mencla-mencle dalam menyampaikan statemen politiknya |
| 91 | Mandaatsverlening | pelimpahan kekuasaan |
| 92 | Manipulasi politik | penyelewengan masalah politik. Ketua Umum PNBK Eros Jarot menilai bahwa penyebutan UUD 1945 menjadi UUD 2002 sebagai sebuah manipulasi politik |
| 93 | Manipulasi suara | perbuatan rekayasa atau pe-nyelewengan hasil suara dalam pemilu secara tidak jujur demi meraih kemenangan. Hasil Pilkada Depok sempat terkatung-katung karena adanya manipulasi suara yang dilakukan oleh team sukses salah satu calon |
| 94 | Manipulatif corruption | upaya sekelompok orang /masyarakat untuk berusaha mempengaruhi kebijakan yang dapat menguntungkan diri atau kelompoknya |
| 95 | Marxisme | ajaran Karl Marx (1010-1883) yang berdasarkan pada filsafat materialisme yaitu segala sesuatu berpangkal dari materi (dasar ideologi komunis) |
| 96 | Masa Persidangan | pembagian masa kerja DPR dalam satu tahun sidang. Satu tahun sidang terdiri dari empat masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses |
| 97 | Masa Sidang | masa di mana DPR dan DPD melakukan kegiatan-kegiatan sidang dan rapat secara kelembagaan untuk membahas agenda siding yang telah ditetapkan |
| 98 | Masa damai bersenjata | masa ketika tidak ada perang tetapi keadaannya menegangkan |
| 99 | Massa aksi | gerakan orang banyak untuk me-nyampaikan pendapat atau memperotes suatu kebijakan |
| 100 | Masyumi | partai yang didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Pada awalnya menjadi satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Bergabung didalamnya Muham-madiyah, NU, PUI dan ormasl Islam lainnya. Partai ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan RI dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Tokohnya Safrudin Prawiranegara, Moh Natsir, Prawoto Mangkusasmito. Pada masa orde lama, Masyumi termasuk partai besar dengan berhasil menjadi pemenang kedua dalam pemilu 1955, bahkan beberapa tokoh Masyumi beberapa kali memimpin kabinet. Pada tahun 1960, Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno |
| 101 | Max Havelar | sebuah buku yang ditulis oleh E. Douwes Dekker atau Multatuli yang berisi tentang kekejaman pemerintah Belanda selama penjajahan yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia |
| 102 | Meeting | pertemuan/rapat. Kepala negara ASEAN mengadakan meeting di Bali membahas tentang terorisme di Asia Tenggara |
| 103 | Melek politik | paham atau mengikuti perkembangan masalah politik. Mahasiswa tidak boleh terjun dalam dunia politik praktis akan tetapi bukan berarti tidak melek politik |
| 104 | Memoar politik | tulisan yang dibuat untuk mengenang tokoh politik yang berjasa. Memoar Muhammad Natsir, Memoar Bung Karno, memoar Muhammad Hatta |
| 105 | Memorandum of understanding | kesepakatan tentang suatu masalah antara dua negara, lembaga, organisasi atau lebih |
| 106 | Mesin politik | sebutan untuk partai politik sebagai pengumpul suara dalam pemilu |
| 107 | Mijnderheidsnota | catatan individual dari anggota DPR yang berisi sikap keberatan atau pendapat berbeda dari sikap Fraksi yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan di DPR |
| 108 | Mikul dhuwur mendhem jero | sebuah ungkapan Jawa yang mengandung makna bahwa kelebihan dan kebaikan pemimpin harus dihargai, sedangkan kejelekan pemimpin harus dikubur mendalam dan tidak perlu diungkit-ungkit/diungkapkan |
| 109 | Military oligarchy | koalisi militer-politisi yang menghasilkan sistem politik yang tidak stabil dan tentara memainkan aktivitas politiknya sampai menjadi kekuatan politik utama, yang mengendalikan kehi-dupan politik nasional |
| 110 | Mimbar bebas | kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan secara bebas tanpa tema tertentu. Mimbar bebas yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP untuk mengenang tragedi 27 Juli berakhir dengan ricuh, karena hadirnya mantan ketua umum PDI Soeryadi yang ditolak massa |
| 111 | Ministry | kementrian |
| 112 | Mistifikasi politik | pengambilan keputusan politik berdasarkan pesan gaib yang datang melalui mimpi (wangsit) secara pribadi atau lewat kyai/paranormal. Segala bentuk aktivitas, tindakan atau langkah politik yang menyimpang dari permasalah politik yang sebenarnya di luar rasionalitas, logika dan kebiasaan politik. Pada masa presiden Gus Dur, mistik politik sering terjadi dengan adanya upacara ruwatan, kunjungan ke makam-makam |
| 113 | Mitreka satata | negara sahabat |
| 114 | Mobilisasi massa | pengerahan orang banyak |
| 115 | Mobilisasi politik | suatu aktifitas atau kegiatan politik yang bukan berdasarkan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Misalnya kegiatan aksi pembatalan hasil Pilkada yang dikoordinir oleh team sukses dari kandidat yang kalah, massa melakukannya tidak atas inisiatif sendiri |
| 116 | Model penguasaan (trustee) | model hubungan anggota DPR dengan pemilih yang menyatakan bahwa anggota DPR sebagai orang yang diberi kuasa penuh dari rakyat yang diwakilinya dan dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri |
| 117 | Model perutusan (delegate) | model hubungan anggota DPR dengan rakyat pemilih yang menyatakan bahwa anggota DPR dipandang sebagai seseorang yang diperintahkan dan harus menjalani perintah dari rakyat yang diwakilinya |
| 118 | Model politicos | model hubungan anggota DPR dengan rakyat yang diwakilinya yang disesuaikan dengan keadaan, kadang memilih menjadi utusan, kadang sebagai penguasaan |
| 119 | Modus vivendi | kesepakatan yang bersifat sementara |
| 120 | Mogol | raja-raja keturunan Sultan Akbar di India yang terakhir yang diturunkan oleh Inggris pada tahun 1825 |
| 121 | Moh. Hatta | perumus dasar negara, seorang pejuang demokrasi, proklamator kemerdekaan RI, menjadi ketua delegasi dalam perundingan Konfrensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, wakill presiden RI (1945-1956) |
| 122 | Monarki parlementer | pemerintahan Negara kerajaan di mana raja hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara atau simbol dan lambang Negara, sedangkan yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh raja atau parlemen |
| 123 | Monarkomaken | sebuah gerakan dari kelompok yang berpandangan bahwa kekuasaan raja bukanlah berasal dari Tuhan tetapi berasal dari rakyat dengan melakukan suatu perjanjian. Rakyat menyerahkan ke-kuasaannya kepada raja untuk dilaksanakan. Oleh karena itu dalam menjalankan ke-kuasaannya raja harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat dan bila raja bertindak sewenang-wenang maka rakyat dapat kembali menarik kekuasaannya. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membatasi kekuasaan raja |
| 124 | Moneys politik | pembagian uang kepada orang atau masyarakat pemilih, yang dilakukan oleh si calon atau team sukses calon agar orang/masyarakat yang diberi uang bersedia mendukung atau memilih calon yang bersangkutan |
| 125 | Monokameral sistem | lembaga perwakilan suatu Negara yang hanya terdiri dari satu kamar atau satu lembaga. Kebalikannya adalah sistem dua kamar |
| 126 | Monopoli suara | menguasai suara secara penuh |
| 127 | Move politik | langkah atau gerakan politik |
| 128 | Muatan politis | suatu aktifitas atau kegiatan yang didalamnya ter-kandung kepentingan politik baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Diajaknya para aktivis mahasiswa dan pemuda dalam kunjungan ke luar negeri oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, ditengarai mengandung muatan politis untuk meredakan aksi demonstrasi maha-siswa menentang kenaikan BBM |
| 129 | Muhammad Abduh | tokoh Islam yang berjuang membela Islam, dia termasuk tokoh anti Eropa dengan gerakannya pan Arab |
| 130 | Muhammad Natsir | tokoh pejuang Islam, pernah menjadi Perdana Menteri dengan nama Kabinet Natsir, beliau juga tokoh Masyumi yang sangat berpengaruh |
| 131 | Muhammadiyah | ormas Islam yang didirikan pada tanggal 18 Nopember tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Berasas Islam dan non-politik, bertujuan untuk memurnikan pelaksanaan ajaran Islam sesuai Al Qur an dan Hadits Nabi dan mewujudkan umat Islam yang cerdas dan berwawasan kebangsaan dengan kiprahnya di bidang sosial ke-masyarakatan, keaga-maan dan pendidikan. Pada masa orde lama menyalurkan aspirasi politiknya pada partai Masyumi |
| 132 | Mukerda | Musyawarah Kerja Daerah, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat daerah (ka-bupaten) |
| 133 | Mukernas | Musyawarah Kerja Nasional, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat nasional |
| 134 | Mukerwil | Musyawarah Kerja Wilayah, sebuah forum pertemuan dari pengurus partai politik/ organisasi untuk mem-bahas program kerja pada tingkat wilayah (provinsi) |
| 135 | Multi member constituency | kursi yang diperebutkan tidak hanya satu, sehingga wakil yang terpilih sebanyak kursi yang disediakan di daerah pemilihan tersebut |
| 136 | Munaslub | Musyawrah Nasional Luar Biasa, suatu musyawarah yang dila-kukan karena adanya masalah yang besar dan mendesak atau konstelasi politik yang cepat untuk segera diatasi. Misalnya pergantian pimpinan partai/organisasi karena tersangkut masalah atau pelanggaran |
| 137 | Muscab | Musyawarah Cabang, suatu forum musyawarah partai/ organisasi di tingkat cabang (kecamatan) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai |
| 138 | Musda | Musyawarah Daerah, suatu forum musyawarah partai/organisasi di tingkat daerah (kabupaten) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai |
| 139 | Muslimat NU | sebuah organisasi yang beranggotakan para wanita Islam Indonesia yang berada dalam naungan ormas NU |
| 140 | Muspika | Musyawarah Pimpinan Kecamatan, suatu musyawarah yang diikuti oleh para pimpinan di tingkat kecamatan |
| 141 | Muswil | Musyawarah wilayah, suatu forum musyawarah partai/ organisasi di tingkat wilayah (provinsi) untuk membahas masalah organisasi/partai, kepe-mimpinan dan program kerja partai |
Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.