Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan O Menurut Kamus Politik

Index Kamus Politik
Kata Awalan O Menurut Kamus Politik
No Kata Arti
1 O huruf yang menempati urutan kelima belas
2 ofensif penyerangan
3 oklokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat biasa (awam)
4 oktroi hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada orang atau lembaga
5 okupasi pendudukan atas suatu wilayah atau Negara lain. Indonesia selama 3,5 abad pernah menjadi wilayah okupasi Negara Belanda
6 oligarki pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu, yang berusaha untuk mewujudkan kepen-tingan atau kesejahteraan kelompok sendiri bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat
7 opini politik pendapat atau pandangan tentang masalah politik. Bantuan dari calon Bupati dalam musibah longsor di Banjar Negara menjadi opini politik yang tidak sedap bagi sebagian masyarakat
8 opini publik pendapat umum/rakyat banyak. Suatu masalah politik yang diketahui dan dikemukakan masyarakat
9 oportunis orang yang tidak tetap pendiriannya dan selalu memanfaatkan peluang demi kepen-tingannya. Para oportunis biasanya dijauhi oleh rakyat
10 oportunisme ajaran atau perilaku politik yang tidak memiliki prinsip, atau politik tidak berasas dan cenderung hanya menurut keadaan atau kesempatan yang menguntungkan. Seorang politisi yang bermoral harus menjauhi sikap oportunisme dalam kehidupan politiknya
11 oportunitas kebijaksanaan yang tidak kaku juga tidak lunak tetapi seimbang dan sesuai kondisi
12 oposan orang yang menentang
13 oposisi penentang pemerintah atau mengkritisi kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Dilakukan oleh perorangan, kelompok atau partai politik.
14 opsi hak untuk memilih
15 orator orang yang sangat ahli dalam berpidato. Bung Karno dikenal sebagai seorang orator yang ulung karena pandai membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah
16 orde 1. sistem atau masa pemerintahan 2. peraturan yang dijalankan 3. angkatan
17 orde baru masa pemerintahan yang dipimpin presiden Soeharto mulai 5 Juli 1966 - 21 Mei 1998. Sebuah tatanan peri kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, tetapi pada akhirnya tumbang melalui aksi mahasiswa dan rakyat karena dinilai melakukan berbagai penyimpangan dengan dipicu adanya krisis moneter. Adapun pe-nyimpangan yang dilakukan orde baru diantaranya: 1. terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti korban DOM Aceh 2. pembungkaman media pers 3. dibatasinya kemerdekaan berbicara, berserikat dan berkumpul 4. merebaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme 5. adanya sentralisasi kekuasaan pada figur Soeharto yang memiliki kekuasaan yang sangat besar 6. Dipaksakannya Pancasila menjadi satu-satunya asas dan tidak menghargai ideologi lain untuk hidup 7. tersumbatnya kran demokrasi dan kontrol sosial serta pertanggung-jawaban sangat lemah 8. Disakralkannya UUD 1945 yang sebenarnya masih perlu disempurnakan 9. dwi fungsi ABRI semakin mendominasi dengan diangkatnya ABRI aktif dalam DPR, tentara banyak yang menjadi Gubernur dan Bupati 10. tumbuh-suburnya mafia peradilan yang sangat merugikan rakyat 11. kurang berfungsinya lembaga DPR/MPR sebagai pengontrol pemerintah karena telah terkooptasi Presiden 12. pelaksanaan pemilu yang dinilai banyak kecurangan dan manipulasi
18 orde lama masa pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945-1966. Pada masa orde lama ini banyak pelanggaran terhadap UUD 45 seperti 1. pengangkatan presiden seumur hidup 2. adanya konsep Nasakom (nasional, agama dan komunis) 3. dibu-barkannya DPR hasil pemilu 4. adanya demokrasi terpimpin 5. manifol dijadikan sebagai GBHN 6. Penpres setingkat dengan UU tanpa persetujuan DPR 7. hak budget (keuangan) DPR tidak berjalan 8. pimpinan lembaga-lembaga Negara di bidang legislatif dan yudikatif diangkat menjadi menteri
19 orde reformasi masa pemerintahan sejak lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Sebuah orde yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan dapat membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tuntutan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa disebut dengan enam visi reformasi, yaitu; 1. adili Soeharto dan kroninya 2. hapuskan dwi fungsi ABRI 3. amandemen UUD 1945 4.
20 organisasi sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki dasar idiologi yang sama.
21 organisator 1. Orang yang akatif dalam organisasi 2. Orang yang pandai atau berbakat dalam mengatur organisasi dan menjalankannya. Para politisi biasanya seorang organisator yang baik
22 otonomi daerah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan UU
23 otoritatif kekuasaan yang mengikat
24 Oki Organisasi Konferensi Islam, organisasi Negara-negara Islam atau Negara yang mayoritas pen-duduknya beragama Islam. Tujuan OKI diantaranya ; 1) meningkatkan solidaritas umat Islam antar Negara di dunia 2) meningkatkan kerja sama antar negara OKI 3) memperteguh per-juangan umat Islam 4) melindungi tempat suci umat Islam
25 ormas Organisasi kemas-yarakatan, suatu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh ormas keagamaan yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al wasliyah, Persis, Al Irsyad Al Islamiyyah. Ormas kepemudaan seperti KNPI dan GP Ansor
26 ornop Organisasi non-pemerintah, sebuah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak berada dalam naungan pemerintah. Nama lainnya LSM (lembaga swadaya masyarakat)
27 one man one vote suatu proses pemilihan, di mana setiap orang yang memiliki hak suara memberikan suaranya secara langsung
28 OPM Organisasi Papua Merdeka, sebuah organisasi bawah tanah dari sekelompok masyarakat Irian Barat yang berjuang untuk mendirikan Negara sendiri lepas dari Negara Indonesia
29 OTB Organisasi Tanpa Bentuk, sebuah organisasi yang tidak sesuai dengan peraturan dan bertujuan mengganggu stabilitas Negara. Mereka biasanya bergerak di bawah tanah dan tidak mudah untuk diketahui oleh umum karena bersifat rahasia
30 Occident negara-negara matahari terbenam (barat)
31 Oknum partai pengurus partai yang memiliki sikap atau perbuatan tidak terpuji yang merugikan nama baik partainya. Oknum partai A melakukan peselingkuhan dengan sekretaris pribadinya
32 Oldefo Old Established Forces, sebuah kubu dari negara-negara kapitalis, imperialis atau dikenal dengan blok barat
33 Once free forefer free sekali merdeka selamanya merdeka
34 Onderbow partai organisasi atau lembaga yang bernaung di bawah partai politik atau menjadi bagian dari kekuatan politik atau partai politik tertentu
35 Onderground politik gerakan politik bawah tanah, tersembunyi dan bersifat rahasia
36 Oposisi konstruktif memposisikan diri sebagai oposisi tetapi dalam kerangka membangun atau membantu pemerintah
37 Oposisi loyal sikap partai yang melakukan penentangan atau mengkritisi kebijakan pemerintahan tetapi tidak berniat untuk menjatuhkan peme-rintahan yang sedang berkuasa atau tidak menjadikan partainya sebagai alternatif terhadap kekuasaan
38 Orang berpengaruh orang-orang yang disebabkan memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, massa yang terorganisasi atau keahlian mampu mempengaruhi elite formal agar menetapkan suatu keputusan sesuai yang mereka kehendaki atau sarankan. Orang berpengaruh di desa itu meminta Pak Lurah agar membuat irigasi bagi kepentingan para petani
39 Orasi politik pidato tentang masalah politik
40 Organisasi internasional asosiasi atau per-himpunan Negara-negara yang terikat oleh perjanjian untuk mengamankan tujuan bersama. Contohnya; PBB
41 Organisasi terlarang organisasi yang secara tegas dinyatakan dilarang keberadaanya dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya PKI dan onderbouwnya
42 Otonomi khusus sebuah kebijakan politik yang berupa pemberian wewenang untuk mengurus daerah secara khusus yang berbeda dengan daerah lainnya. Daerah yang termasuk diberikan otonomi khusus yaitu daerah provinsi Papua dan provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Contohnya perlakuan khusus untuk daerah Aceh yaitu diberlakukannya pene-rapan syariat Islam
43 Otonomi luas kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masya-rakatnya sendiri berdasarkan prakarsa dan kemampuan secara lebih luas sesuai peraturan perundang-undangan
44 Over macht kekuasaan memaksa
45 Over nemen mengambil alih kekuasaan
46 Over refresentation military perwakilan militer(ABRI) di DPR/MPR sangat jauh melebihi hitungan jumlah proporsional. Di mana dari anggota DPR yang berjumlah 500 anggota, 100 diantaranya berasal dari perwakilan ABRI yang diangkat. Hal ini dirasakan sebagai sebuah kebijakan politik yang tidak adil karena tidak seimbangnya antara jumlah prajurit TNI dengan jumlah wakilnya di DPR. Sedangkan satu wakil dari partai untuk bisa duduk di DPR harus mendapatkan dukungan sekira 500 orang. Kebijakan ini dijalankan pada masa orde baru dengan dwifungsi ABRI yang kemudian dihapuskan pada masa reformasi. Semua anggota DPR/MPR dipilih lewat pemilu dan tidak ada yang diangkat dan TNI tidak mendapatkan kursi di DPR/MPR
Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.