Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Arti Kata "Upah Minimum Provinsi (UMP)" menurut Kamus Hukum - Rebanas

Arti Kata "Upah Minimum Provinsi (UMP)" Menurut Kamus Hukum

Kamus ini menjelaskan Arti Kata Upah Minimum Provinsi (UMP) menurut Kamus Hukum. Selain Arti, mungkin juga disertakan contoh kalimat yang menggunakan kata Upah Minimum Provinsi (UMP).

definisi Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP): Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum

Lebih lanjut mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP)
Contoh kalimat untuk "Upah Minimum Provinsi (UMP)"

Berbagai contoh kalimat untuk kata atau frase "Upah Minimum Provinsi (UMP)" tersedia di halaman contoh kalimat. Silakan kunjungi halaman khusus contoh kalimat menggunakan kata Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk melihat berbagai penerapan riil di kehidupan nyata.

Lebih lanjut mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) terdiri dari 4 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:

upah Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaandan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
upah lembur Upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum
upah minimum Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan
Upah Pokok Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
diskresi kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri
dispensasi (1) pembebasan; (2) penyimpangan dari peraturan
extrayudicial di luar pengadilan; di bawah tangan
akta di bawah tangan Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat berwenang (Notaris)
Simpan Informasi Agar Tidak Hilang

Jika informasi mengenai "Upah Minimum Provinsi (UMP)" ini bermanfaat, silakan anda bagikan ke teman atau simpan di akun media sosial memakai menu berikut.

Pertanyaan, Kritik, Koreksi dan Saran
Jika anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau laporan kesalahan penulisan, dll. Baik mengenai halaman ini, atau mengenai kamus ini, silakan memakai formulir di bawah.
Index Kamus Hukum
Tentang Kamus Hukum

Kamus Kamus Hukum ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Hukum, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.