Kamus ini menjelaskan Arti Kata Revisi undang-undang menurut Kamus Politik. Selain Arti, mungkin juga disertakan contoh kalimat yang menggunakan kata Revisi undang-undang.
Revisi undang-undang= peninjauan kembali isi undang-undang yang tidak sesuai atau dipandang belum sempurna. DPR berencana akan merevisi UU tentang otonomi daerah karena masih banyak kekurangan, terutama berkaitan dengan masalah kewenangan pemerintah pusat
Berbagai contoh kalimat untuk kata atau frase "Revisi undang-undang" tersedia di halaman contoh kalimat. Silakan kunjungi halaman khusus contoh kalimat menggunakan kata Revisi undang-undang untuk melihat berbagai penerapan riil di kehidupan nyata.
Lebih lanjut mengenai Revisi undang-undang
Revisi undang-undang terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:
pemerintah |
1. secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kubernan (nakhoda kapal) artinya menatap ke depan, berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diseleng-garakan untuk mencapai tujuan Negara, mem-perkirakan arah per-kembangan masyarakat pada masa mendatang serta mengelola dan mngarahkan masyarakat kepada tujuan yang ditetapkan 2. aparat sebagai perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden, menteri dan birokrasi yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara 3. dalam arti sempit terdiri dari kekuasaan eksekutif sedangkan dalam arti luas meliputi semua organ /lembaga Negara yang meliputi DPR, MA |
uu |
peraturan yang dibuat DPR dan presiden untuk melaksanakan UUD dan Tap MPR, bersifat mengikat bagi seluruh warga Indonesia |
otonomi daerah |
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan UU |
Otonomi luas |
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masya-rakatnya sendiri berdasarkan prakarsa dan kemampuan secara lebih luas sesuai peraturan perundang-undangan |
Revisi undang-undang |
peninjauan kembali isi undang-undang yang tidak sesuai atau dipandang belum sempurna. DPR berencana akan merevisi UU tentang otonomi daerah karena masih banyak kekurangan, terutama berkaitan dengan masalah kewenangan pemerintah pusat |
UU organik |
UU yang pembentukannya dipe-rintahkan atau untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam UUD |
UUDS 1950 |
UUD yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 bersamaan dengan terwujudnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS terdiri dari 6 bab dan 146 pasal, bersifat sementara dengan bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Masa UUD di Indonesia; UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949UUD RIS berlaku mulai 7 Desember 1949 - 17 Agustus 1950UUDS 1950 berlaku mulai 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959UUD 1945 berlaku mulai 5 Juli 1959 - 1999UUD hasil amandemen berlaku mulai 1999 - sekarang |
Otonomi khusus |
sebuah kebijakan politik yang berupa pemberian wewenang untuk mengurus daerah secara khusus yang berbeda dengan daerah lainnya. Daerah yang termasuk diberikan otonomi khusus yaitu daerah provinsi Papua dan provinsi Nagroe Aceh Darussalam. Contohnya perlakuan khusus untuk daerah Aceh yaitu diberlakukannya pene-rapan syariat Islam |
pemerintah daerah |
Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati dan Wali kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah |
uud |
konstitusi, grondwet. UU yang menjadi dasar semua peraturan dalam suatu Negara. UU ini memuat aturan-aturan serta ketentuan pokok atau dasar tentang sistem ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat tertulis, didalamnya mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dan tujuan Negara |
Jika informasi mengenai "Revisi undang-undang" ini bermanfaat, silakan anda bagikan ke teman atau simpan di akun media sosial memakai menu berikut.
Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.