Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Arti Kata "Aksesori demokrasi" Menurut Kamus Politik

Kamus ini menjelaskan Arti Kata Aksesori demokrasi menurut Kamus Politik. Selain Arti, mungkin juga disertakan contoh kalimat yang menggunakan kata Aksesori demokrasi.

definisi Aksesori demokrasi

Aksesori demokrasi= ungkapan untuk partai Islam PPP pada masa orde baru, yang fungsi utamanya hanya sekedar penggembira dan mesin pengumpul suara sekali dalam lima tahun

Lebih lanjut mengenai Aksesori demokrasi
Contoh kalimat untuk "Aksesori demokrasi"

Berbagai contoh kalimat untuk kata atau frase "Aksesori demokrasi" tersedia di halaman contoh kalimat. Silakan kunjungi halaman khusus contoh kalimat menggunakan kata Aksesori demokrasi untuk melihat berbagai penerapan riil di kehidupan nyata.

Lebih lanjut mengenai Aksesori demokrasi

Aksesori demokrasi terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:

lima

Lingkar Madani untuk Indoneia (LM di bidang pemilu)

orde

1. sistem atau masa pemerintahan 2. peraturan yang dijalankan 3. angkatan

PPP

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Partai Persatuan Pembangunan, partai Islam yang lahir sejak zaman orde baru yaitu ketika kebijakan politik untuk pe-nyederhanaan partai diterapkan. Partai ini merupakan fusi dari sejumlah partai Islam yang terdiri dari partai NU, Perti, PSII dan Parmusi. PPP memiliki tujuan untuk me-wujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, mewujudkan tatanan politik yang demokratis, yang dilandasi akhlakul karimah serta mengem-bangkan kehidupan yang Islami

Aksesori demokrasi

ungkapan untuk partai Islam PPP pada masa orde baru, yang fungsi utamanya hanya sekedar penggembira dan mesin pengumpul suara sekali dalam lima tahun

Masa Sidang

masa di mana DPR dan DPD melakukan kegiatan-kegiatan sidang dan rapat secara kelembagaan untuk membahas agenda siding yang telah ditetapkan

Masa damai bersenjata

masa ketika tidak ada perang tetapi keadaannya menegangkan

masa reses

masa di mana DPR dan DPD melakukan kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan rapat dan sidang kelembagaan atau masa istirahat dari persidangan DPR. Biasanya digunakan oleh anggota DPR untuk mendatangi kon-stituennya, menyerap aspirasi dan berkomunikasi dengan rakyat

orde baru

masa pemerintahan yang dipimpin presiden Soeharto mulai 5 Juli 1966 - 21 Mei 1998. Sebuah tatanan peri kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, tetapi pada akhirnya tumbang melalui aksi mahasiswa dan rakyat karena dinilai melakukan berbagai penyimpangan dengan dipicu adanya krisis moneter. Adapun pe-nyimpangan yang dilakukan orde baru diantaranya: 1. terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti korban DOM Aceh 2. pembungkaman media pers 3. dibatasinya kemerdekaan berbicara, berserikat dan berkumpul 4. merebaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme 5. adanya sentralisasi kekuasaan pada figur Soeharto yang memiliki kekuasaan yang sangat besar 6. Dipaksakannya Pancasila menjadi satu-satunya asas dan tidak menghargai ideologi lain untuk hidup 7. tersumbatnya kran demokrasi dan kontrol sosial serta pertanggung-jawaban sangat lemah 8. Disakralkannya UUD 1945 yang sebenarnya masih perlu disempurnakan 9. dwi fungsi ABRI semakin mendominasi dengan diangkatnya ABRI aktif dalam DPR, tentara banyak yang menjadi Gubernur dan Bupati 10. tumbuh-suburnya mafia peradilan yang sangat merugikan rakyat 11. kurang berfungsinya lembaga DPR/MPR sebagai pengontrol pemerintah karena telah terkooptasi Presiden 12. pelaksanaan pemilu yang dinilai banyak kecurangan dan manipulasi

orde lama

masa pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945-1966. Pada masa orde lama ini banyak pelanggaran terhadap UUD 45 seperti 1. pengangkatan presiden seumur hidup 2. adanya konsep Nasakom (nasional, agama dan komunis) 3. dibu-barkannya DPR hasil pemilu 4. adanya demokrasi terpimpin 5. manifol dijadikan sebagai GBHN 6. Penpres setingkat dengan UU tanpa persetujuan DPR 7. hak budget (keuangan) DPR tidak berjalan 8. pimpinan lembaga-lembaga Negara di bidang legislatif dan yudikatif diangkat menjadi menteri

orde reformasi

masa pemerintahan sejak lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Sebuah orde yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan dapat membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tuntutan reformasi yang diperjuangkan mahasiswa disebut dengan enam visi reformasi, yaitu; 1. adili Soeharto dan kroninya 2. hapuskan dwi fungsi ABRI 3. amandemen UUD 1945 4.
Simpan Informasi Agar Tidak Hilang

Jika informasi mengenai "Aksesori demokrasi" ini bermanfaat, silakan anda bagikan ke teman atau simpan di akun media sosial memakai menu berikut.

DISCLAIMER
Jika Terdapat Kesalahan Penerjemahan Kata atau Nama dalam Kamus Rebanas ini, Anda dapat membandingkan dengan kamus yang anda miliki. Terima Kasih
Index Kamus Politik
Tentang Kamus Politik

Kamus Kamus Politik ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Politik, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.